KEPALA KEJAKSAAN NEGERI CILEGON BERSAMA BPJS KESEHATAN CABANG SERANG MELAKSANAKAN SOSIALISASI DAN EDUKASI KEPATUHAN BADAN USAHA DALAM KEIKUTSERTAAN JAMINAN SOSIAL BIDANG KESEHATAN DI WILAYAH KOTA CILEGON

Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon Bapak Bambang Prisantoso, SH, MH pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 sekitar pukul 13.00 WIB telah membuka kegiatan sekaligus sebagai narasumber acara Sosialisasi dan Edukasi Kepatuhan Badan Usaha Dalam Keikutsertaan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan Di Wilayah Kota Cilegon, kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Restoran Sari Kuring Kota Cilegon, yang dihadiri oleh Kabid Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Serang, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon, Korwil Serang II Dinsosnakertrans Provinsi Jambi, Pimpinan Badan Usaha Kota Cilegon dan Kasi Datun Kejaksaan Negeri Cilegon beserta Jaksa Pengacara Negara dan Staf

 

Dalam sambutannya Kajari Cilegon Bapak Bambang Pirsantoso, SH, MH  menyampaikan bahwa tujuan diadakan acara pertemuan ini salah satunya adalah untuk mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam program Jaminan Sosial di bidang kesehatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa “Pekerja Penerima Upah dari sektor BUMN, usaha besar, usaha menengah, dan usaha kecil paling lambat 1 Januari 2015 telah terdaftar sebagai Peserta Jaminan Kesehatan”, serta dalam rangka meningkatkan kepatuhan Pemberi Kerja untuk membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011. Selain itu disampaikan bahwa Kejaksaan Negeri Cilegon membantu dan mengawal secara tegas Program JKN-KIS yang telah diamanatkan oleh Undang Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. “Ini sudah menjadi tekad kami membantu BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan”

“BPJS Kesehatan melakukan kerja sama yang baik dengan Kejaksaan Negeri Cilegon sebagai “Lawyer”nya guna menangani perusahaan-perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang terdapat dalam pasal 15, Pasal 17 dan Pasal 19 UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, dimana ada sanksi administratif terhadap pelanggaran tersebut berupa teguran tertulis, denda dan/atau tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.  Disamping itu ada pemidanaan yang diatur dalam Pasal 55 UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS terhadap pelanggaran Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2)” ujarnya. Selanjutnya beliau menerangkan bahwa” Terkait dengan perusahaan yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan Kejaksaan memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Jaksa Agung No: PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan  Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Tidak menutup kemungkinan bagi Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pembubaran suatu perseroan terbatas yang melakukan pelanggaran terhadap UU No. 24 Tahun 2011, baik perusahaan yang melanggar pasal 15, dan Pasal 17 yang dikenakan sanksi administratif antara lain berupa : sanksi tidak dikeluarkannya IMB, tidak dikeluarkannya izin usaha sampai dengan perpanjangan SIM (PP No. 86 Tahun 2013), maupun yang melanggar Pasal 19 UU No. 24 tahun 2011 yang akan dikenakan sanksi pidana dalam pasal 55 UU No. 24 Tahun 2011.”

 

 

Setelah penyampaian materi sosialisasi, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan sesi diskusi serta penandatanganan Komitmen Antara Pimpinan Badan Usaha dengan BPJS KesehatanKesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penanganan masalah hukum dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik didalam

maupun diluar pengadilan. Adapun yang menjadi Ruang lingkup Kesepakatan Bersama adalah dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, meliputi Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Konsultasi hukum sesuai kebutuhan  yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Cilegon dalam rangka pemulihan dan penyelamatan keuangan/kekayaan/aset serta permasalahan lain dalam bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi BPJS Kesehatan Cabang Serang di wilayah Kota Cilegon.

 

 

 

 

 

No Response

Leave a reply "KEPALA KEJAKSAAN NEGERI CILEGON BERSAMA BPJS KESEHATAN CABANG SERANG MELAKSANAKAN SOSIALISASI DAN EDUKASI KEPATUHAN BADAN USAHA DALAM KEIKUTSERTAAN JAMINAN SOSIAL BIDANG KESEHATAN DI WILAYAH KOTA CILEGON"